Hukrim

Dugaan Penyimpangan Anggaran 2 Milyar di 50 Kota, LSM AMPERA Bakal Lakukan Class Action ke Kejati

Warta Andalas | Jumat, 06 Desember 2013 - 16:36:11 WIB | dibaca: 580 pembaca

WARTA ANDALAS, LIMA PULUH KOTA -  Roda Pemerintahan Kabupaten Lima puluh Kota dibawah komando Bupati, dr.H. Alis Marajo, akhir- akhir ini mendapat sorotan tajam dariberbagai kalangan masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan  lemahnya pengawasan terhadap kinerja SKPD, serta santernya dugaan adanya penyimpangan anggaran belanja pada daerah tersebut.

Setidaknya, tudingan tersebut berdasarkan  beberapa temuan tim investigasi LSM AMPERA Indonesia  akhir-akhir ini, dimana LSM itu telah melakukan monitoring roda pemerintahan di Luak Bungsu  yang dinakhodai  putra Taeh Bukik, yang usia renta, disebut-sebut hanya memanfaatkan jabatannya sebagai sarana pendukung  menikahkan 5 orang putra putrinya.

Berdasarkan  catatan LSM Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat tersebut, melalui ekspose  Korlip I Sumbar, E Hafri Bendang, kini orang nomor satu Luak Limo Puluh Kota itu, nyaris tidak peduli jalannya roda pemerintahan, dan terkesan hanya berkonsentrasi pada persiapan prosesi pernikahan putra bungsunya Yory, di rumah dinasnya yang bakal dilaksanakan pada 8 Desember 2013 mendatang.

Kondisi tersebut, terucap lansung dari mulut Alis Marajo, ketika berhasil dikontak via ponsel pribadinya, yang  katakan persoalan jalannya roda pemerintahan hubungi saja Sekretaris Daerah ( H. Yendri Tomas, SE- red), demikian papar E Hafri Bendang.

Padahal, berdasarkan temuan LSM AMPERA Indonesia, yang  telah berkali-kali memintakan statemennya seputar dugaan penyimpangan yang berpotensi KKN terhadap penetapan pemenang lelang pekerjaan Monumen PDRI di Koto Tinggi Suliki, kepada PT. Delima Agung Utama, serta adanya penyimpangan penggunaan anggaran TA 2013 di Badan Pelaksanaan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ( BP4K Kab. Lima puluh Kota ), dibawah pimpinan  Ir. M. Yunus, nyaris tidak di hiraukan.

Menurut  Aktifis yang komit terhadap penderitaan rakyat, katakan tim inestigasi LSM AMPERA Indonesia akan lakukan Class Action ke Jaksaan Tinggi Sumbar, atas temuan terhadap penyimpangan penggunaan anggaran  TA 2013 pada  Kabid Kelembagaan BP4K Kabupaten Lima puluh Kota senilai  lebih dari Rp. 2 Miliar, yang diduga kuat berpotensi dijerat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Soalnya, berdasarkan temuan LSM AMPERA Indonesia, bahwa Kepala BP4K Kab. Lima Puluh Kota, diduga secara bersama-sama bawahannya Kabid Kelembagaan BP4K, Yusridawati, SH, Vita Sari, SP, Kasubid Kelembagaan, Indra Supitra, Staf, Yurnalis, S.Pt, Kasubid Sarana dan Prasarana, Elita S.ST, staf Kelembagaan, serta Lestari, A.Md, juga staf kelembagaan, dituduh bersepakat terbitkan Surat Perintah Tugas  Fiktif, guna menggerogoti anggaran pada Bidang Kelembagaan tidak sesuai dengan Tupoksi.

Sinyalemen SPT fiktif yang diterbitkan Kepala BP4K Kab. Lima Puluh Kota, Ir. M. Yunus tersebut, dibuktikan dengan surat dengan No.520/1207/03/BP4K/XI/2013, yang ditandatangani Sekretaris Daerah, H. Yendri Tomas, SE, MM berdasarkan telaah staf Kepala BP4K  No.520/1952/03/BP4K/XI/2013, tanggal 4 November 2013 dan DPA BP4K Tahun 2013 kepada, Yusridawati, SH, Vita Sari, dan Indra Supitra, untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka singkronisasi dan koordinasi program penyuluhan kehutanan ke Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan Pekanbaru, terhitung tanggal 27 s/d 29 November 2013 pada kegiatan Peningkatan lembaga petani.

Selain itu, juga diterbitkan 3 SPT No. 520/1205-1206-1207/03/BP4K/XI/2013, kepada Yurnalis, S.Pt, Elita, S.ST, Melviana Lestari, A.Md,  pada tanggal 27 November 2013 untuk mengantar usulan kendaraan dinas roda 2 ( dua ) yang tidak layak pakai ke Bakorluh Sumbar.

Sedangkan tanggal 28 November 2013, melakukan pembinaan adminstrasi kelompok tani Sinar Pagi Sejahtera Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh, serta tanggal 29 November 2013, disebutkan menjemput STNK yang telah selesai pembayaran pajak tahunan yang dikirim ke Pusat, ke Bakorluh Sumbar,  patut dicurigai telah terjadi penyimpangan penggunaan alokasi anggaran untuk kepentingan pribadi.

Pasalnya, menurut fakta serta bukti yang berhasil diperoleh LSM AMPERA Indonesia yang berasal dari staf BP4K setempat dikatakan, 6 orang tersebut diatas berdasarkan terbitnya dua SPT, diduga terjadi penyimpangkan Tupoksi, karena 6 orang tersebut diatas diketahui lakukan peleseran ke Negara Jiran Malaysia serta Thailand.

Hal tersebut, dikatakan beberapa staf di PB4K Kab. Limapuluh Kota, mereka dikagetkan munculnya foto bersama mereka di facebook Melina Lestari, pada Kamis, 28 November 2013 malam dengan latar belakang menara kembar di Negara Jiran tersebut.

Dilain pihak, Kepala BP4K Kab. Limapuluh Kota, Ir. M. Yunus, MT,juga mantan Kadis Pertanian, juga ramai dibicarakan dilingkungan Pemkab Lima Puluh kota, karena sarat kasus itu, berkali-kali berusaha dihubungi serta dimintakan konfirmasinya lewat  pesan singkat via ponsel, namun hingga berita ini diturunkan ia terkesan menghindar serta diam seribu bahasa. (Eh)       

            

 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)